Wapres Dorong Penguatan SDM Ekonomi Syariah

JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengajak seluruh pemangku kepentingan bekerja keras meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan dan ekonomi syariah. Kiai Ma'ruf mengungkapkan, berdasarkan pendapat para pelaku industri, banyak lulusan dari pendidikan tinggi dengan program studi ekonomi dan keuangan syariah tidak siap pakai di dunia kerja.

Hal tersebut terjadi karena lulusan tidak memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. "Atau dalam bahasa yang lebih populer, tidak terjadi //link and match// yang kuat antara perguruan tinggi dan industri," kata Kiai Ma'ruf saat menjadi pembicara kunci di acara Sharia Business and Academic Synergy (SBAS) yang digelar Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) secara virtual, Selasa (29/12). Acara tersebut mengangkat tema “Strategi Pengembangan SDM Ekonomi Islam Berbasis Link and Match Solusi SDM Unggul Indonesia Maju”.

Kiai Ma'ruf menjelaskan, laporan Islamic Finance Development Indicator 2020 mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan penyelenggara pendidikan ekonomi dan keuangan syariah terbanyak. Sayangnya, itu tidak diikuti dengan kualitas yang memadai.

Berdasarkan laporan itu, kata dia, kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil yang terakreditasi.

Kiai Ma'ruf menambahkan, data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada 2018 menunjukkan, baru 10 program studi ekonomi syariah yang berakreditasi A. Sedangkan, yang berakreditasi B baru sebanyak 99 program studi. Sisanya berakreditasi C berjumlah 98 program studi.

Selain itu, jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi pun masih sangat sedikit. Berdasarkan data dari lembaga sertifikasi profesi bidang ekonomi syariah di Indonesia, jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi baru sebanyak 231 orang berdasarkan data dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah 2018.

Adapun dari sisi proporsi lulusan program ekonomi dan keuangan syariah, SDM berpendidikan ekonomi syariah yang bekerja di industri perbankan syariah hanya sekitar 10 persen. "Sisanya adalah SDM dengan pendidikan ekonomi konvensional yang menerima pelatihan terkait perbankan syariah," ujarnya.

Kiai Ma'ruf mengingatkan, SDM yang unggul menjadi kunci untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar dan pemain yang diperhitungkan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Oleh karena itu, Kiai Ma'ruf berharap IAEI melalui forum SBAS dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. "Baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi," ungkapnya.

Ketua IAEI yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, IAEI berupaya meningkatkan kompetensi SDM ekonomi syariah untuk mendorong kemajuan industri demi Indonesia maju. Menurut dia, peningkatan kompetensi SDM syariah membutuhkan strategi keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri sehingga pengembangan ekonomi syariah lebih efektif.

"Pengembangan ekonomi syariah Indonesia punya potensi besar, sehingga butuh jaringan kerja sama, baik dari lingkungan akademis hingga praktisi untuk membuat rumusan program yang berdampak signifikan bagi penciptaan atmosfer ekosistem ekonomi syariah yang maju," katanya.

Sri berharap SBAS 2020 dapat melahirkan ide dan gagasan akademis maupun praktis untuk menjadi rujukan. SBAS juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai ide dan solusi, termasuk dalam kanalisasi melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan industri.

Selanjutnya, SBAS perlu merumuskan grand strategy pengembangan sumber daya insani ekonomi syariah di tingkat nasional. Kemudian, perlu ada rumusan rencana aksi dan strategi untuk mainstreaming ekonomi syariah di semua level kebijakan. Rumusan itu bisa mendukung pengembangan yang inklusif, khususnya pengembangan ekosistem industri dan ekonomi halal.

Sri juga mengharapkan adanya upaya mengembangkan kurikulum ekonomi syariah berbasis kompetensi dengan pendekatan link and match untuk mendukung kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia juga menyebut perlu ada penguatan kompetensi dosen, riset, dan publikasi ilmiah terbaru yang relevan dengan kebutuhan pengembangan industri.

Strategi BI dan OJK

Bank Indonesia (BI) menyatakan akan membuka pintu lebar untuk memfasilitasi pengembangan SDM ekonomi syariah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pengembangan sumber daya insani ini sejalan dengan misi BI untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia. "Ada empat strategi yang dijalankan BI untuk menciptakan SDM yang unggul agar bisa dukung ekonomi syariah, yakni riset, edukasi, literasi, serta sinergi," katanya.

Perry juga mengatakan perlunya pengembangan strategi yang sejalan dengan tujuan dari Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI). BI merumuskannya dalam rangka pengembangan edukasi dan literasi yang menjadi salah satu pilar blueprint pengembangan ekonomi syariah BI.

Perry menambahkan, BI selalu siap dan telah membantu pengembangan melalui program keterkaitan antara industri dan dunia pendidikan. Misalnya, BI membuka program magang bagi para mahasiswa, bersinergi untuk mengembangkan edukasi ekonomi syariah di kampus-kampus, juga kampanye-kampanye sosialisasi yang terintegrasi.

Ia mengakui selalu ada tantangan, misalnya dalam pengembangan dan standardisasi kurikulum juga perlunya keseimbangan dalam teori dan aplikasi. Selain itu, ia menilai perlu ada pengembangan program yang lebih menyeluruh dari hulu ke hilir dan saling melengkapi. "Ada tantangan juga dalam membuat kurikulum, desain dari suatu program yang betul-betul proses end to end, secara teori, hukum, bersifat aplikatif," katanya.

Ketua Dewan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, OJK sangat terbuka dengan berbagai sinergi untuk program peningkatan kapasitas SDM. Selain bekerja sama dengan para pemangku kepentingan domestik, OJK membuka kesempatan untuk sinergi secara internasional.

"Kita punya banyak rekanan, seperti Islamic Development Bank, Dubai Financial Service Authority, Islamic Financial Services Board. Mereka terbuka lebar untuk jadi guru kita dalam pengembangan produk syariah," katanya.

Kolaborasi juga dilakukan antar-universitas di dalam dan luar negeri agar misi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia bisa diraih. Selain itu, OJK berupaya dengan sistem sertifikasi keahlian syariah agar pelaku industri menjadi SDM yang mumpuni. []

Sumber : Republika