BOGOR -- Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) terbesar (resource-rich country) di dunia. Sektor-sektor SDA itu terdiri dari kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, ESDM (energi dan sumber daya mineral, dan pariwisata berbasis keindahan alam.
“Sejak merdeka sampai sekarang, sektor-sektor ekonomi SDA (pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultur, perkebunan, kehutanan, kelautan-perikanan, peternakan, ESDM, dan pariwisata alam/eco tourism) beserta industri hulu dan hilir nya merupakan tulang punggung (the backbone) perekonomian NKRI,” kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri MS pada Rakornas III Majelis Nasional (MN) KAHMI di Bogor, Jumat (15/1).
Ia menyebutkan, sector-sektor SDA itu menyerap sekitar 60 persen angkatan kerja; menyumbang 70 persen PDB; mencakup 55 persen total nilai ekspor; menjadi penentu ketahanan/kedaulatan pangan, energi, dan farmasi; dan menciptakan multiplier effects yang luas.
Namun, kata Rokhmin, pembangunan ekonomi SDA Indonesia masih mengahdapi sejumlah permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan itu antara lain, sebagian besar usaha skonomi SDA dilakukan secara tradisional dan berskala usaha kecil dan mikro; ukuran unit usaha (bisnis) di sektor ekonomi SDA sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale); dan sebagian besar usaha di sektor ekonomi SDA belum menerapkan Sistem Manajamen Rantai Pasok Terpadu (Integrated Supply Chain Management System).
“Selain itu, posisi petani, nelayan, dan pengusaha on-farm lainnya dalam Sistem Tata Niaga sangat tidak diuntungkan. Perusahaan-perusahaan besar (korporasi, konglomerat) di sektor ekonomi SDA pada umumnya egois dan jalan sendiri, tidak bekerja sama dengan UMKM,” ujar Prof Rokhmin yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar MN-KAHMI.
Ia lalu memaparkan strategi pembangunan ekonomi SDA berbasis inovasi yang ramah lingkungan dan sosial-budaya. “Pengelolaan Ekonomi SDA harus diganti, dari Berbasis Ekonomi Pasar ke Pasal 33, UUD 1945,” tegas Rokhmin dalam rilis yang diterima Republika.co.id.
Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; 3) Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pembangunan ekonomi SDA hendaknya menerapkan asas kekeluargaan, yakni melibatkan koperasi,” tutur Rokhmin yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia
Terkait sektor ESDM, Rokhmin mengemukkan, semua usaha eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan, dan pemasaran serta distribusi di sektor ESDM harus dilakukan oleh pemerintah (negara) c.q. BUMN. “Penguatan dan pengembangan hilirisasi ESDM supaya menghasilkan produk jadi/akhir yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi,” ujar Rokhmin yang juga Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara).
Selain itu, keuntungan perusahaan jangan disimpan di luar negeri, tetapi harus diinvestasikan kembali di Indonesia. “Sebelum ESDM tak terbarukan habis, sebagian keuntungan harus digunakan untuk mengembangakan berbagai usaha atau sektor ekonomi yang berkelanjutan,” paparnya.
Terkait sektor kehutanan, Rokhmin juga menegaskan, semua usaha eksplorasi, eksploitasi (produksi), pengolahan, dan pemasaran serta distribusi di sektor KEHUTANAN harus dilakukan oleh pemerintah (negara) c.q. BUMN. “Pengembangan industri kehutanan terpadu berbasis kayu dan produk non-kayu (non-timber products),” tuturnya. []
Sumber : Republika
About PebisnisMuslim.com
Pebisnis Muslim News adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.
0 komentar:
Posting Komentar