Optimalisasi Kawasan Industri Halal

JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta agar pembangunan kawasan industri halal (KIH) maupun zona halal di kawasan industri yang sudah ada di berbagai daerah dioptimalisasi. Hal itu terutama ditujukan ke KIH yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian seperti Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur dan Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten.

Secara khusus, Wapres pun meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan fasilitas-fasilitas pendukungnya. “Saya mengharapkan Pemerintah Daerah Jawa Timur dapat segera mendorong agar semua fasilitas yang dibutuhkan di dalam suatu kawasan industri halal dapat segara terpenuhi,” kata Wapres saat menghadiri Webinar UIN Sunan Ampel Surabaya bertajuk "Menyongsong Industri Halal Jawa Timur" secara daring, Rabu (3/3).

Ma'ruf menjelaskan, berbagai fasilitas pendukung yang harus disediakan di KIH tersebut antara lain lembaga pemeriksa halal, penyelia halal, laboratorium halal, instalasi pengolahan air baku halal, serta layanan keuangan syariah. Menurut Ma'ruf, pengembangan kawasan industri halal tidak berhenti setelah ditetapkan. Justru, tantangan sesungguhnya adalah pascapenetapan dan pembentukan KIH.

"Bagaimana upaya segera mengisi kawasan industri halal ini dengan berbagai produsen industri produk halal. Inilah tantangan yang sesungguhnya," kata Ma'ruf.

Ia menilai, Provinsi Jawa Timur memiliki daya saing industri karena tersedianya SDM yang baik, sumber daya alam yang melimpah, serta tersedianya infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara yang memadai. Kiai Ma’ruf juga berharap pemerintah daerah di Jawa Timur terus aktif dalam mempromosikan kawasan industri halal di Sidoarjo serta memberikan berbagai kemudahan agar para investor dapat segera beroperasi di kawasan tersebut.

Ia mengatakan, berkembangnya kawasan industri halal di Sidoarjo menjadi faktor penarik berkembangnya layanan keuangan syariah maupun berkembangnya usaha syariah di wilayah Jawa Timur. "Pembangunan Halal Industrial Park (HIP) di Sidoarjo patut disyukuri, khususnya bagi warga Jawa Timur sebab akan menjadi salah satu halal product hub di Indonesia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya industri halal. Dia mengatakan, dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia disertai fenomena peningkatan kesadaran tentang halal di tengah masyarakat muslim, makin memberi peluang berkembangnya industri produk halal.

"Kelas menengah Muslim dengan halal awareness yang semakin tinggi merupakan peluang untuk menumbuhkan industri halal," kata Ma'ruf.

Namun, menurut Ma’ruf, Indonesia saat ini masih menjadi konsumen produk halal dan kebanjiran produk impor. Pada 2018, misalnya, Indonesia membelanjakan 173 miliar dolar AS untuk makanan dan minuman halal atau mencapai 12,6 persen dari pangsa produk makanan halal dunia.

"Indonesia merupakan konsumen terbesar dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya," kata Ma'ruf.

Peningkatan ekosistem industri halal turut dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) dengan meluncurkan aplikasi pendaftaran sertifikasi halal daring. Direktur Utama Sucifindo Bachder Djohan Buddin mengatakan, peluncuran aplikasi Lembaga Penjamin Halal (LPH) merupakan komitmen perusahaan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pelaku usaha terkait dengan pemastian produk halal.

"Aplikasi ini memudahkan para pelaku usaha melakukan proses registrasi dan pengajuan untuk dilakukan pemeriksaan produk halal," ujar Bachder.

Bachder menyampaikan, aplikasi tersebut juga memberikan efisiensi mobilitas pelaku usaha di masa pandemi ini. Bachder mengatakan aplikasi ini dapat menjangkau seluruh pelaku usaha, serta dilengkapi dengan fitur yang mudah digunakan.

"Untuk menggunakan aplikasi ini, para pelaku usaha cukup mengakses halal.sucofindo.co.id," ungkap Bachder.

Bachder menyebut, aplikasi LPH registrasi sertifikasi halal ini juga merupakan respons Sucofindo terhadap UU Cipta Kerja terkait klaster halal. Hal ini terutama dalam mempercepat alur proses pengujian dan sertifikasi halal. []

Sumber : Republika