BI Perkuat Rantai Nilai Halal

JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) akan memperkuat rantai nilai halal secara komprehensif guna menghasilkan produk berkualitas tinggi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengatakan, respons kebijakan ekonomi syariah harus berjalan selaras dengan strategi ekonomi nasional.

Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Ini penting karena ekonomi syariah tidak terlepas dari ekonomi nasional," kata Aida dalam Pembukaan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang disiarkan secara daring, Kamis (28/7).

Aida menilai, ekonomi syariah dapat mendukung perekonomian nasional seiring dengan pertumbuhannya yang pesat. Pada kuartal I 2022, menurut Aida, sektor aktivitas usaha syariah tumbuh 4,73 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi syariah juga didukung oleh model bisnis yang kuat karena menganut nilai universal, tahan terhadap siklus ekonomi, dan mempunyai penetrasi yang kuat pada ekonomi daerah.

Aida mengatakan, terdapat tiga strategi guna mendorong akselerasi pengembangan ekonomi syariah di tengah tantangan ketidakpastian global. Pertama, menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.

Kedua, penguatan kelembagaan untuk pengembangan eksyar melalui penguatan rantai nilai halal yang dilakukan secara end to end. Upaya itu diharapkan dapat menghasilkan produk lokal berkualitas tinggi. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital yang juga bisa meningkatkan inklusivitas.

"Penggunaan teknologi digital pada masa pandemi telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih cepat mencakup antardaerah, lintas provinsi, hingga antarnegara," ujar Aida menjelaskan.

Produk halal yang ditransaksikan di niaga daring dan marketplace sudah mencapai Rp 10,82 triliun selama periode Januari-Mei 2022. Angka ini tumbuh 23 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Untuk itu, BI terus memastikan transaksi ekonomi dan keuangan syariah bisa dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

BI saat ini sedang mengembangkan dua program utama terkait digitalisasi. BI tengah mengupayakan agar QRIS bisa diakses lintas negara. Sementara untuk sistem pembayaran, BI sudah mengembangkan layanan BI-Fast dengan biaya transfer murah. BI juga mengupayakan agar QRIS bisa digunakan di Arab Saudi. Hal itu diharapkan dapat mempermudah transaksi jamaah umrah dan haji asal Indonesia.

Selain pengembangan bisnis dari hulu ke hilir, ekonomi syariah juga harus memperhatikan pembiayaan sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf). BI juga telah menggandeng Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memperkuat pengembangan wakaf di Tanah Air.

“Indonesia itu ternyata world giving index-nya itu tertinggi di dunia, jadi Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Inilah yang mesti kita kembangkan lebih lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin juga mendukung inovasi pembiayaan transisi energi melalui pembiayaan berbasis syariah. Salah satu instrumen yang diajukan Wapres, yakni pemanfaatan dana wakaf.

Ma'ruf mengatakan, peruntukan dana wakaf sebenarnya tidak hanya dimanfaatkan untuk aktivitas keagamaan, seperti pembangunan masjid. Dia menekankan, potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, akan menindaklanjuti arahan Wapres terkait pembiayaan transisi energi melalui pembiayaan berbasis syariah. Sri menambahkan, pendanaan transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan membutuhkan biaya yang besar. Dengan begitu, alternatif pembiayaan transisi energi melalui pembiayaan syariah bisa dimanfaatkan.

"Akan terus kita pikirkan karena waqf linked sukuk itu juga bisa kita lakukan," ujar Sri.

Sumber: Republika