Adu Pengaruh AS-Cina di Pasifik

OLEH LINTAR SATRIA

Sejak 2019, Cina memburu pengaruh sekutu-sekutu Taiwan di Pasifik, termasuk Kiribati dan Kepulauan Solomon. Sebagai balasannya, Amerika Serikat (AS) pada tahun lalu mengumumkan rencana membuka kembali kedutaan di Kepulauan Solomon. Pada tahun yang sama, Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dengan Cina.

Sejak Perang Dunia II, AS telah memperlakukan negara-negara Pasifik, seperti Kepulauan Marshall, Mikronesia, dan Palau, seperti wilayahnya sendiri. AS mengembangkan fasilitas militer, intelijen, dan penerbangan di kawasan.

Aliran uang dan lapangan pekerjaan yang datang karena kehadiran AS menguntungkan ekonomi negara-negara kepulauan itu. Banyak warga pulau-pulau itu memanfaatkan kemampuan mereka untuk tinggal dan bekerja di AS. Ribuan orang pindah ke Arkansas, Guam, Hawaii, Oregon, dan Oklahoma. Namun, kini Cina sangat aktif memperluas pengaruhnya di kawasan.

Selain itu, banyak masyarakat Kepulauan Marshall merasa penyelesaian AS atas uji coba nuklir pada tahun 1950-an dan 1960-an sebesar 150 juta dolar AS yang disepakati pada 1980-an tidak cukup. Biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan uji coba-uji coba nuklir itu diperkirakan sekitar 3 miliar dolar AS.

Dana itu termasuk untuk perbaikan fasilitas limbah nuklir masif yang dikenal sebagai Cactus Dome. Menurut ahli lingkungan, kebocoran limbah beracun mencemari laut.

Departemen Energi AS mengatakan, kubah itu berisi lebih dari 76 ribu meter kubik tanah dan puing-puing yang terkontaminasi radioaktif. Namun, bangunannya tidak menimbulkan bahaya apa pun.

Upaya terbaru Washington memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan baru. Pada pekan ini, pemerintahan Presiden Joe Biden menandatangani nota kesepahaman dengan Kepulauan Marshall dan Palau yang diharapkan membuka jalan untuk kesepakatan yang lebih luas dalam dua dekade ke depan.

Dalam kesepakatan itu, AS mendapatkan hak militer dan keamanan unik di dua negara kepulauan itu sebagai balasan atas bantuan substansial yang mereka berikan. Pemerintah AS yakin, langkah memperluas kesepakatan Compacts of Free Association akan menjadi kunci upaya AS mempertahankan pengaruhnya dan menahan pergerakan Cina di Indo-Pasifik.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pekan ini mengungkapkan banyak uang yang akan pemerintah federal AS berikan kepada Kepulauan Marshall dan Pulau bila kesepakatan mereka berhasil di negosiasi ulang. Negosiasi serupa dengan negara Pasifik ketiga, Micronesia, sedang berjalan.

Kesepakatan yang berlaku selama 20 tahun dengan Kepulauan Marshall dan Micronesia akan berakhir pada tahun ini. Kesepakatan dengan Pulau habis pada tahun 2024, tapi Washington mengatakan kesepakatan dengan tiga negara itu akan diperbarui dan ditandatangani pada pertengahan sampai akhir musim semi.

Pemerintah AS tidak membahas secara spesifik jumlah uang yang dilibatkan karena kesepakatan itu belum terikat hukum. Kesepakatan itu juga harus ditinjau dan disetujui Kongres sebagai bagian dari proses penyusunan anggaran.

Pada Kamis (12/1), media Micronesia, Marianas Variety, melaporkan, kesepakatan terbaru akan membuat Kepulauan Marshall menerima 700 juta dolar AS selama empat tahun. Namun, angka itu hanya mencakup seperlima dari perpanjangan kesepakatan 20 tahun dan tidak termasuk dana yang akan diterima Palau.

Utusan Khusus Biden untuk negosiasi kesepakatan Joe Yun mengatakan, jumlah uang yang diberikan dalam kesepakatan ini jauh lebih besar daripada yang telah AS gelontorkan sebelumnya.

Negara-negara Kepulauan di Pasifik sudah lama mengeluhkan kesepakatan sebelumnya. Menurut mereka, dana yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan jangka panjang yang disebabkan uji coba nuklir AS pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Para anggota parlemen mengungkapkan keprihatinan tidak banyaknya perhatian pemerintah pada masalah ini hingga tahun 2021 lalu. Yun telah menandatangani nota kesepahaman dengan perwakilan Kepulauan Marshall dan Palau pada Selasa lalu dan Rabu (11/1) di Los Angeles.

Yun mengatakan, terutama Kepulauan Marshall akan mendapatkan kompensasi atas kerusakan nuklir dan akan mendapatkan kontrol bagaimana uang yang mereka dapat dihabiskan. Ia menjelaskan, kesepakatan akan membayar "kesehatan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat yang terdampak nuklir".

Ia mencatat, AS sudah berkomitmen untuk membangun rumah sakit baru dan museum di Marshall untuk memelihara kenangan dan warisan peran mereka, terutama di teater Pasifik Perang Dunia II.

Penandatanganan pekan ini membuka jalan badan pemerintah federal, termasuk Kantor Pos, Badan Penerbangan Federal, Badan Penanggulangan Bencana Federal, dan Badan Cuaca Nasional, untuk menegosiasikan kesepakatan mereka sendiri dengan Marshall dan Palau. Lembaga-lembaga itu bagian penting dalam kesepakatan terbaru.

Selain uang, lembaga-lembaga federal itu juga akan menyediakan layanan mereka di dua negara Pasifik tersebut. Sebagai balasannya, AS mendapatkan hak unik dan istimewa untuk militer serta keamanan nasional di wilayah mereka.[]

Sumber : Associated Press / Republika