majalahtabligh.com

Impor Beras (Lagi), Keputusan yang Dilematis



JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pemerintah menghadapi dilema terkait impor beras. Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog mengimpor beras dua juta ton beras sampai akhir Desember 2023. Dari jumlah itu, 500 ribu ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Penugasan itu diputuskan dalam rapat bertajuk Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H dengan Presiden.

Khudori menyampaikan keputusan pahit dan sulit telah diambil pemerintah karena izin impor justru dikeluarkan saat panen raya, hal yang amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah atau beras melimpah dan harga turun.

"Keputusan ini sangat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani. Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil," ujar Khudori dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Tahun ini, lanjut dia, Bulog ditargetkan Bapanas menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei mendatang.

Menimbang kondisi di lapangan, Khudori menilai target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya. Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. 

"Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," ucap Khudori.

Pada pekan lalu, ucap dia, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori mengatakan jumlah ini sangat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kg. Artinya, perlu 630 ribu ton.

"Kalau mengandalkan penyerapan atau pengadaan dari dalam negeri mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada," lanjut dia.

Khudori menyampaikan Bapanas memang telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) di petani jadi Rp 5.000 per kg dan beras di gudang Bulog Rp 9.950 per kg, namun harga gabah dan beras di pasar masih lebih tinggi dari HPP. Selain itu, Bapanas dan Kemenko Perekonomian telah mengumpulkan puluhan penggilingan besar dan menengah untuk membantu memperbesar serapan beras Bulog. 

"Mereka diminta berkomitmen membantu Bulog. Tapi komitmen yang mampu diikat tidak besar, hanya 60 ribu ton. Cara-cara ini selain tak banyak membantu, boleh jadi juga tidak ramah pasar. Pemerintah mesti membuang jauh cara-cara tak ramah pasar," sambung Khudori.

Khudori menilai bisa saja Bulog menyerap lewat mekanisme komersial dan akan memperbaiki CBP. Namun hal ini mendorong Bulog agresif masuk ke pasar dan berkompetisi dengan pelaku usaha lain, baik penggilingan padi maupun pedagang beras, untuk memperebutkan gabah atau beras. 

"Langkah itu jelas tidak tepat dan menyalahi khittah keberadaan Bulog. Cara ini hanya akan membuat harga tertarik ke atas alias akan semakin tinggi," ucap Khudori.

Merujuk data BPS (Kerangka Sampling Area amatan Februari 2023), Khudori menjelaskan, produksi padi masih terbatas. Menurut BPS, Februari 2023 sudah mulai ada surplus. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras ada surplus 0,32 juta ton. Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April ada surplus 1,26 juta ton beras. 

Menurut dia, surplus pada Februari itu masih kecil dan jadi rebutan pelaku usaha, penggilingan padi atau pedagang beras, untuk memastikan pengisian pipa distribusi mereka yang kerontang sejak Oktober lalu. 

"Jadi, wajar jika harga masih tinggi, bahkan terus naik. Ketika harga tinggi, mustahil Bulog bisa dapat gabah atau beras. Ketika harga gabah atau beras tinggi atau di atas HPP, Bulog tidak perlu masuk ke pasar. Kalau memaksa masuk akan berujung salah urus," ungkap dia.

Persoalannya, ucap Khudori, kalau CBP terus terkuras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras seperti saat ini, volumenya akan habis tandas. Dari Januari hingga 24 Maret 2023, pasar sudah disuntik beras oleh Bulog lewat operasi pasar sebesar 543.472 ton. Tapi harga beras tetap tinggi, bahkan cenderung naik.

"Kalau jumlah CBP terbatas, pemerintah tidak lagi memiliki instrumen intervensi yang bisa digerakan setiap saat untuk mengoreksi kegagalan pasar. Penguasa dominan di pasar amat mungkin akan mendikte harga pasar. Ini tentu harus dicegah," lanjutnya.

Dalam konteks ini, Khudori bisa memahami keputusan impor, terlebih dari dalam negeri tidak lagi memungkinkan, impor bisa jadi opsi. Yang harus dipastikan adalah jumlah impor harus terukur dan waktu kedatangannya jangan meleset.

"Jika ada pertanyaan bukankah kita suprlus produksi beras kok impor? Benar, merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Tapi volume surplus itu terus turun, dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022. Ketika jumlah surplus kian mengecil, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal," ujar Khudori.

Ke depan, Khudori menilai perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas yang terus menurun dari 2018 ke 2022. Produktivitas memang naik, tapi minor. 

"Tahun ini, tantangan produksi diperkirakan jauh lebih sulit ketimbang tahun lalu yang masih mengalami La-Nino. Tahun ini, mulai April akan terjadi El-Nino, yang jika merujuk pengalaman biasanya produksi turun," kata Khudori. []

Sumber: Republika

 

Share on Google Plus

About PebisnisMuslim.com

Pebisnis Muslim News adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.

0 komentar:

Posting Komentar