JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menyampaikan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026), Qodari menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola implementasi Program MBG, termasuk moratorium Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan ulang insentif, hingga fokus pada target penerima di kelompok yang paling membutuhkan.
"Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp 12 triliun," kata Qodari.
Dia mengatakan, terkait langkah inovasi lain dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan efisiensi keuangan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola MBG, pihaknya masih menunggu kajian komprehensif dari badan tersebut yang akan dilakukan selama periode libur sekolah.
Beberapa evaluasi yang akan dilakukan mencakup penghitungan insentif, jumlah SPPG, dan optimalisasi penerima manfaat bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. "Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal," ujarnya.
Diketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026), menyampaikan MBG akan difokuskan pada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA, terutama yang berasal dari kelompok mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target penerima MBG.
Dia menyampaikan setelah melakukan penyusunan ulang penerima manfaat, BGN akan fokus menata tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan pada Kamis (11/6/2026), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan jumlah SPPG kini telah melebihi target awal dari sekitar 21 ribu titik. Saat ini terdapat 27.877 titik, atau kelebihan sebanyak 6.877 titik.
Purbaya Benarkan Ada Opsi Pemangkasan Anggaran MBG
Sebelumnya, pada Kamis (11/6/2026) lalu, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi informasi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang adanya opsi pemangkasan anggaran MBG di tengah gejolak pasar akibat kenaikan harga minyak. Purbaya menuturkan pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari Istana dan BGN.
"Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," ungkap Purbaya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta.
Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran MBG yang bakal dipangkas, Purbaya belum mau mengungkapkannya. Ia meminta publik menunggu informasi lengkapnya nanti, terutama melalui koordinasi dengan BGN. "Nanti kita tunggu dari Bu Nanik (Kepala BGN) seperti apa ya," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya opsi efisiensi anggaran MBG. Hal itu seiring dengan banyaknya protes dari publik mengenai implementasi MBG yang dinilai menggunakan anggaran besar.
"Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.
Prasetyo menuturkan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk melakukan perhitungan terkait langkah pengurangan anggaran MBG tersebut. "Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.
Prasetyo menekankan pemerintah melakukan perbaikan tata kelola MBG di tengah banyaknya protes dari masyarakat. Ia menyebut target perbaikan tata kelola Program MBG akan selesai dalam waktu satu bulan.
"Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya. Maka, yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Semua (terkait perbaikan MBG) nanti akan kita lihat ya, tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata dia.
Prasetyo menegaskan salah satu arah perbaikan tata kelola adalah terkait penutupan SPPG yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau apabila dalam satu wilayah terdapat kelebihan dapur MBG.
"Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisasi kondisinya seperti apa. Jadi, kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka. Kondisinya masing-masing tentu kita lihat berbeda-beda," ujar dia.
Ia menegaskan pendirian seluruh SPPG harus sesuai dengan SOP. Afiliasi pemilik SPPG dengan partai politik tertentu juga tidak bisa dikaitkan dengan tata kelola MBG karena semua pihak berhak memiliki SPPG selama dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
"Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tuturnya.
Sumber: Republika
About PebisnisMuslim.com
Pebisnis Muslim News adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.
0 komentar:
Posting Komentar