NEW DELHI - Menteri keuangan India mengatakan, negaranya akan meluncurkan rupee versi digital pada awal tahun ini. Mata uang digital itu dinamakan Central Bank Digital Currency (CBDC).
Melansir BBC, dalam pidato anggaran tahunannya, Nirmala Sitharaman juga menguraikan rencana untuk pajak 30% atas pendapatan dari aset digital.
Hal itu akan menempatkan keuntungan dari perdagangan atau transfer mata uang kripto dan non-fungible tokens (NFT) di pita pajak tertinggi negara itu.
India adalah negara terbaru yang mengumumkan mata uang virtual resmi, saat China juga menguji yuan digital.
"Pengenalan mata uang digital bank sentral akan memberikan dorongan, dorongan besar bagi ekonomi digital," kata Sitharaman pada hari Selasa (1/2/2022).
Dia menambahkan, “Mata uang digital juga akan mengarah pada sistem pengelolaan mata uang yang lebih efisien dan murah.”
Sitharaman juga mengatakan, besarnya frekuensi transaksi aset digital telah membuat penting untuk menyediakan rezim pajak tertentu, di mana keuntungan dari transaksi dikenakan pajak.
Pajak juga akan berlaku untuk hadiah aset digital, dengan penerima bertanggung jawab untuk membayar retribusi. Pajak untuk semua transaksi lainnya akan dipotong pada sumbernya.
Pengumuman itu muncul saat Sitharaman mengumumkan anggaran tahunan pemerintah federal India.
Pengumuman bahwa bank sentral India akan memperkenalkan mata uang digital datang dengan latar belakang kebijakan demonetisasi negara tersebut.
Pada tahun 2016, Perdana Menteri Narendra Modi memberikan pemberitahuan hanya empat jam sebelum uang kertas 500 rupee (£ 4,94) dan 1.000 rupee ditarik dari sistem keuangan.
Mengenal lebih dalam mengenai rupee digital
Reserve Bank of India (RBI) mendefinisikan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk digital.
Dengan kata sederhana, ini adalah bentuk digital dari mata uang fiat, yaitu Rupee India. Dengan demikian, mata uang digital dapat ditukar dengan mata uang fiat.
Mengutip laman India Today, CBDC akan membawa serta semua manfaat yang kita lihat pada mata uang kripto serta bentuk pembayaran digital.
Kelebihannya antara lain, mata uang digital tidak akan pernah bisa robek, terbakar atau rusak secara fisik. Mereka juga tidak bisa hilang secara fisik. Garis hidup bentuk mata uang digital dengan demikian akan menjadi tidak terbatas dibandingkan dengan uang kertas.
Pergeseran simultan ke bentuk pembayaran digital juga akan membawa manfaat tersendiri. Karena transaksi akan menjadi digital, pemerintah akan menghemat biaya pencetakan mata uang. Transaksi akan instan dan akan dapat diakses di daerah yang lebih terpencil.
Rupee Digital akan membawa serta, satu lagi keuntungan besar sehubungan dengan cryptocurrency. Hal ini akan diatur oleh badan pusat, mengurangi risiko volatilitas yang terkait dengan mata uang digital lainnya seperti Bitcoin. Dan ini membawa kita pada satu-satunya perbedaan besar di antara keduanya.
Rupee Digital berbeda dari Bitcoin
Sebelumnya tidak diketahui bagaimana mata uang virtual India sendiri akan terbentuk. Anggaran baru telah menjelaskan hal yang sama, mengkonfirmasi penggunaan blockchain dan teknologi lainnya untuk penggunaannya di negara tersebut.
Meskipun ini sebelumnya dianggap sebagai perbedaan antara Rupee Digital dan Bitcoin, sekarang hanya ada sedikit perbedaan antara keduanya.
Teknologi Blockchain, secara alami, terdesentralisasi, artinya semua informasinya disimpan di seluruh jaringan komputer. Hal ini membawa peningkatan ketahanan data terhadap kesalahan serta ancaman dunia maya.
Untuk cryptocurrency seperti Bitcoin, jaringan ini tersebar secara global di seluruh sistem pengembangnya.
Rupee Digital akan memiliki versi yang sedikit berbeda ini. Karena mata uang akan diatur oleh RBI, maka Rupee Digital tidak akan benar-benar terdesentralisasi. Artinya, pada kenyataannya, ada satu entitas yang mengendalikan penerbitan dan distribusinya, hanya kebalikan dari apa yang dimaksud dengan desentralisasi dalam arti yang sebenarnya.
Dengan demikian, kata "terdesentralisasi", hanya berlaku untuk teknologi blockchain dan jaringan komputernya dalam kasus Rupee Digital. RBI harus menyiapkan jaringan ini ke depan.
Seperti yang disoroti oleh laporan PWC, CBDC mungkin memerlukan sistem yang mendasari untuk penerbitan dan distribusi ke publik. Dan untuk ini, RBI mungkin harus menyertakan bank publik dan swasta, penyedia layanan pembayaran (PSP) dan operator di jaringan. []
Sumber: Kontan
About PebisnisMuslim.com
Pebisnis Muslim News adalah situs informasi bisnis dan ekonomi Islam yang dikelola oleh Pebisnis Muslim Group.
0 komentar:
Posting Komentar