Mencipta Daya Ungkit Ekonomi dari Perumahan

JAKARTA -- Tahun ini digadang-gadang akan menjadi momentum pemulihan bagi insan properti. Sektor perumahan atau properti masih diandalkan untuk menciptakan daya ungkit perekonomian setelah terimbas pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menaruh harapan positif agar pengembang masih bisa terus melanjutkan pembangunan rumah demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Tentu hal tersebut membutuhkan peran pendukung lainnya, salah satunya perbankan dalam memberikan fasilitas pembiayaan.

Bukan tanpa sebab Jokowi menaruh harap kepada sektor properti untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. "Kebangkitan properti sangat penting karena berhubungan dengan rantai pasok yang cukup besar yaitu 172 bisnis lain," kata Jokowi dalam Rakernas Real Estate Indonesia (REI) pada Desember 2021.

Jokowi melihat kebangkitan properti dapat memberikan dampak besar karena membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor. Hal itu yang diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yakin sektor perumahan memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi setelah terimbas pandemi Covid-19. Hal itu dikarenakan pembangunan infrastruktur perumahan memiliki efek berganda.

"Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri ikutan seperti material, genteng, semen, paku, besi, kayu," tutur Basuki.

Basuki yakin pembangunan perumahan dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Pada akhirnya hal itu akan dapat memberikan daya ungkit untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR juga pada tahun ini menganggarkan dana hingga Rp 28,2 triliun untuk bantuan pembiayaan rumah. "Dari total ini, sebesar Rp 23 triliun dialokasikan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target 200 ribu unit," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (16/2/2022)

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Ndari Surjaningsih mengungkapkan sektor properti memiliki daya ungkit yang cukup besar untuk perekonomian Indonesia. Ndari menuturkan hal itu yang membuat BI terus memantau perkembangan sektor properti.

Ndari menuturkan pandemi Covid-19 membuat masyarakat memiliki pola tersendiri dalam mengelola keuangannya. "Tabungan masyarakat semakin meningkat karena cenderung menahan konsumsi. Deposito perbankan pun menurun," kata Ndari dalam Webinar Rumah123.com pada awal Januari 2022.

Meskipun begitu, Ndari menuturkan pertumbuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) sepanjang 2021 menunjukan sinyal positif. BI mencatat permintaan properti residensial mengalami peningkatan sepanjang 2021.

Ndari mengakui pada 2021 permintaan properti residensial meningkat namun tetap dengan harga yang cenderung terkendali. Hal tersebut terbukti dengan adanya peningkatan penjualan rumah pada kuartal III 2021.

Dia menegaskan, BI akan terus mendukung sektor properti. Pelonggaran rasio loan to value (LTV) menjadi 100 persen pun juga akan berlaku hingga akhir 2022. "Ini akan berlaku sampai Desember 2022 sehingga diharapkan dapat mendorong properti ke depannya," tutur Ndari.

Ndari memastikan BI juga menghapus ketentuan pencairan terhadap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti. Kebijakan tersebut juga akan tetap berlaku hingga Desember 2022.

Mampu lalui masa krisis

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang terus menyediakan akses pembiayaan bagi jutaan rakyat Indonesia menangkap sinyal positif dari sektor properti. Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, pertumbuhan kredit BTN mengkonfirmasi bahwa sektor perumahan cukup tangguh dalam melewati masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Pembiayaan pemilikan rumah tetap mengalir sekalipun daya beli konsumen relatif turun," kata Haru dalam Paparan Kinerja Keuangan Bank BTN Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (8/2/2022).

Haru menyebut hal tersebut terbukti dari penyaluran kredit BTN pada 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2020. Bahkan pertumbuhan tersebut berada di atas rata-rata kredit industri perbankan pada kisaran 5,24 persen.

Sepanjang 2021, laba bersih BTN melonjak 48,3 persen menjadi Rp 2,37 triliun dibandingkan pada 2020 sebesar Rp 1,6 triliun. Kenaikan laba bersih itu ditopang oleh penyaluran kredit yang tumbuh 5,66 persen dari Rp 260,11 triliun pada 2020 menjadi Rp 274,83 triliun pada 2021.

Haru mengakui, insentif yang diberikan pemerintah mampu menjaga daya beli konsumen. Hal itu menurutnya membuat permintaan kredit rumah tetap meningkat.

BTN pun optimistis pada saat ekonomi mulai pulih dan didukung dengan kondisi pandemi yang semakin membaik akan berdampak positif kepada kredit pemilikan rumah (KPR). "Permintaan KPR dapat meningkat lebih tinggi lagi," ujar Haru.

Haru mengungkapkan, stimulus yang diberikan pemerintah seperti insentif PPN nol persen untuk sektor properti dan kebijakan dana PEN yang ditempatkan di perbankan nasional membuat permintaan pembiayaan rumah meningkat. Dia menegaskan, kinerja positif BTN saat ini juga menandakan keberhasilan transformasi yang dilakukan manajemen seperti sentralisasi proses kredit dan digitalisasi.

"Transformasi tersebut, menjadi mesin yang cukup kuat untuk memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi sehingga mendorong pertumbuhan bisnis BTN," tutur Haru.

Rumah subsidi makin diminati

Kondisi pandemi Covid-19 nyatanya tidak meredupkan permintaan KPR. Memiliki rumah yang layak nyatanya juga menjadi salah satu yang mulai dipertimbangkan saat pandemi sejalan dengan banyaknya aktivitas di rumah dan untuk mendukung isolasi mandiri.

Pandemi pun juga membuat sebagian masyarakat mulai sadar bahwa memiliki aset cukup penting. Bantuan rumah subsidi Kementerian PUPR pun juga ditutup positif pada 1 Oktober 2021.

Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menyelesaikan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk bantuan rumah subsidi sebesar Rp 19,57 triliun untuk 178.728 unit. Angka itu menunjukan 113,48 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit.

Capaian itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran dana FLPP sejak 2010. "Tertinggi tidak hanya dari sisi penyaluran unit tetapi juga dari dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 19,1 triliun dalam waktu hanya 10 bulan," ungkap Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.

Pada 2022, penyaluran KPR FLPP pun bekerja sama dengan 38 bank. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan penyaluran KPR subsidi FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.

"Setiap rumah subsidi yang dibangun wajib memenuhi ketentuan teknis bangunan dan kelayakan hunian rumah seperti keselamatan, kesehatan, pencahayaan dan luas minimum," ungkap Basuki.

BTN pun pada awal tahun ini memacu penyaluran KPR Sejahtera FLPP. BTN mencatat penyaluran baru KPR Sejahtera mencapai 13.192 unit per Januari 2022.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang hanya mencapai 2.302 unit. Dari total 13.192 unit yang berhasil dibukukan, 11.117 unit di antaranya adalah KPR Sejahtera konvensional.

"BTN menjadi yang terdepan karena kami mengoptimalkan seluruh kanal distribusi untuk KPR Sejahtera. Kami bekerja sama dengan developer, para agen properti serta menyelenggarakan akad KPR Sejahtera secara massal di seluruh kantor cabang BTN," kata Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo.

Dengan dibukanya keran FLPP tanpa kuota, Haru memastikan BTN menerapkan strategi maksimal. Misalnya, kata Haru, dengan kerja sama dengan swasta maupun instansi yang memiliki debitur potensial sesuai dengan persyaratan BTN.

"Kami juga menggandeng para developer yang mulai aktif melakukan penjualan dan membuka lahan baru untuk dibangun perumahan subsidi," ujar Haru.

Sumber : Republika