Presiden Jokowi: Hapus Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menargetkan menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Seluruh kepala daerah diminta agar terus menekan angka kemiskinan ekstrem di masing-masing wilayah.

Instruksi tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1). Jokowi mengungkapkan, saat ini masih ada sebanyak 14 provinsi yang memiliki angka kemiskinan ekstrem di atas rata-rata nasional.

“Saya kira data siapa yang miskin ekstrem ini di daerah sudah ada semua dan sampai di desa sudah punya semuanya. Tolong seluruh kepala daerah cek ini. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai nol persen. Sedangkan, pada 2022 jumlah penduduk miskin ekstrem masih sebesar dua persen persen dari total populasi.

“Semuanya sudah ada datanya. Artinya, targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” kata Jokowi.

Strategi kedua adalah dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan, strategi ketiga berupa penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Mengutip keterangan dari laman TNP2K, kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah 1,9 dolar AS per hari.

Adapun secara umum, jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data BPS mencapai 26,36 juta orang pada September 2022, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022.

Namun, tingkat kemiskinan menurun 0,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai 26,5 juta orang. Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga pemutusan hubungan kerja.

Tingkat kemiskinan erat kaitannya dengan inflasi. Atas alasan itu, Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah agar terjun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi harga barang dan jasa. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga sehingga bisa menekan kenaikan angka inflasi.

“Saya minta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota bersama-sama dengan Bank Indonesia terus memantau harga-harga barang dan jasa yang ada di lapangan. Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan,” ujar Jokowi.

Ia kemudian mewanti-wanti daerah mengenai kenaikan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras. Jokowi mengungkapkan, kenaikan harga beras sudah terjadi di 79 daerah. Karena itu, ia juga mengaku telah memperingatkan Bulog untuk menyelesaikan masalah ini.

“Apa yang naik di lapangan? Beras. Saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini. Karena di lapangan, harga beras di 79 mengalami kenaikan yang tidak sedikit,” kata dia.

Selain beras, harga telor mengalami kenaikan di 89 daerah. Sedangkan, harga daging ayam ras terpantau naik di 75 daerah dan harga tomat naik di 82 daerah. Karena itu, ia meminta agar seluruh kepala daerah mengecek langsung kondisi harga berbagai kebutuhan pokok di lapangan.

Jokowi juga mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati mengatur besaran tarif yang bisa berdampak pada kenaikan inflasi. Ia mencontohkan, kenaikan tarif PDAM dan tarif angkutan yang perlu ditetapkan dengan hati-hati.

“Jadi, dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau gak kuat naik gak apa-apa. Tapi, sekecil mungkin, jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen. Karena data yang masuk ke saya, ada,” ujarnya.

Untuk menekan kenaikan angka inflasi, Presiden pun berpesan agar daerah turut berkontribusi membantu masyarakat dengan menutup kenaikan ongkos transportasi

Langkah khusus

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kemendagri telah melaksanakan langkah-langkah khusus. Salah satunya melakukan rapat koordinasi rutin setiap pekan, yang mana dilaksanakan daerah-daerah setiap Senin sejak Oktober 2022.

"Kolaborasi instansi pusat dan pemerintah daerah, dilaporkan pertumbuhan ekonomi secara nasional terus menunjukkan angka positif berdasarkan laporan BPS kuartal ketiga 2022 mencapai angka 5,72 persen. Tingkat inflasi terkendali dengan baik," kata Tito, Selasa (17/1).

Sesuai data BPS, kata dia, tingkat inflasi per September 2022 mencapai 5,95 persen, kemudian turun pada Oktober 2022 menjadi 5,71 persen dan pada November 2022 turun jadi 5,4 persen.

Sedangkan, pada Desember terjadi kenaikan inflasi menjadi 5,51 persen. "Karena adanya pola permintaan yang bersifat musiman, adanya Natal dan tahun baru," ujar Tito.[]

Sumber: Republika