Indef : RAPBN 2018 Harus Genjot Program Jangka Pendek

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tidak hanya menyoroti struktur makro dalam RAPBN 2018 yang dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di komplek parlemen pada Rabu (16/8) lalu. Indef menyoroti sektor belanja yang dianggap kurang berpihak masyarakat menengah ke bawah.

Peneliti Indef, Muhammad Reza mengatakan, seharusnya belanja pemerintah fokus kepada hal yang menyentuh rakyat dengan memaksimalkan kebijakan jangka pendek. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang hanya ditambah 10 juta keluarga penerima. “Padahal perlu ditambah lagi 2-3 juta,” dalam diskusi “RAPBN 2018: Pertaruhan Kebijakan Fiskal Jokowi” di kantor Indef, Jakarta, Jumat (18/8).

Menurutnya, dengan menambah sektor bantuan sosial seperti PKH maka bisa berdampak ganda kepada daya beli rakyat. Sebab, komposisinya 40 persen itu adalah rakyat miskin dan rentan miskin. “Kalau kami lihat di 2018 itu, PKH mendapat Rp110 ribu, ini juga perlu dievaluasi. Juga bantuan tunai langsung sebesar Rp100 ribu dengan tukar voucher. Apakah model bantuan ini di Indonesia bagian timur sudah ada dampak riilnya, yaitu daya beli masyarakat di sana,” ungkap Reza.

Jika pemerintah menggenjot sektor belanja jangka pendek, maka Reza meyakini pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2019 bisa di atas 5,2 persen. “Sebab, masyarakat kecil ini paling terdampak sekali terhadap pemotongan subsidi listrik.Apalagi tahun kemarin tarif listrik naik berturut-turut. Masyarakat perkotaan masih bisa mengikuti, kalau pedesaan seperti apa?,” tukasnya.

Dijelaskan dia, ini semuanya karena postur anggaran naik, akibat nilai tukarnya naik. Sehingga perlu dilakukan ulang subsidi listrik. Sebab daya beli 40 persen dari masyarakat menengah ke bawah itu stagnan. Ini menurutnya, harus dinaikkan agar kontribusinya terangkat.

Atas dasar itulah, dia menegaskan, di APBN 2018 agar pemerentah lebih baik fokus di belanja jangka pendek. Infrastruktur tetap, hanya saja jangan sampai semakin membebani APBN, karena itu bisa dilakukan dengan kerja sama pihak swasta. Menurutnya, bisa juga kerja sama dengan BUMN yang sudah mendapat PMN yang begitu besar di 2015-2016. Sehingga perlu ditagih komitmennya untuk Indonesia.

Secara keseluruhan dari sisi belanja, kata Reza, RAPBN 2018 ini tumbuh sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang mana 2018 hanya sekitar 5,6 persen. Namun kalau dilihat frame work tetap pada kelas menengah saja. “Peningkatan terbesar di ekonomi itu ada di infrastruktur. Padahal infrastruktur tidak bisa dilihat jangka pendek. Maka jalannya adalah menggenjot belanja jangka pendek,” pungkasnya. []

Sumber: mySharing