Wapres: Kita Targetkan Jadi High Income Country

JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus mendorong kemajuan Indonesia di berbagai bidang. Wapres menerangkan, saat ini Indonesia telah dimasukkan dalam kelompok negara berpenghasilan menengah atas atau upper-middle income country.

Namun, Pemerintah juga menargetkan penghasilan bisa meningkat, tak hanya dalam kelompok negara berpenghasilan menengah. "Bila menggunakan ukuran kemajuan, maka target yang hendak diraih adalah Indonesia yang tidak hanya berada pada posisi middle income country tapi meningkat menjadi high income country," ujar Wapres saat memberi kuliah umum ke peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LEMHANNAS angkatan 60 dan 61, Kamis (9/7).

Meski begitu, Ma'ruf menilai masuknya Indonesia dalam upper-middle income country adalah suatu raihan yang patut disyukuri. Namun demikian, itu juga seiring meningkatnya tuntutan agar lebih mampu mengambil kebijakan serta langkah yang lebih maju sesuai kelas saat ini.

Indonesia jangan sampai terjebak dalam zona nyaman kelas yang sebelumnya maupun saat ini. Sebab secara empiris banyak negara yang terjebak dalam apa yang disebut middle income trap atau semacam terlilit atau tidak dapat melepaskan diri dari masalah-masalah dasar seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, pengangguran.

"Yang berujung pada rendahnya produktivitas dan tidak kompetitif, sehingga 'tinggal kelas', tidak dapat naik kelas menjadi negara maju," kata Ma'ruf.

Karena itu, ia mengingatkan pentingnya revitalisasi BUMN untuk mengembalikan tujuan utamanya yakni memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara.

Ma'ruf mengatakan, saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai bidang. Namun, kementerian BUMN menilai, jumlah dan cakupan bidang itu terlalu besar dan luas sehingga perlu dikurangi dan dirampingkan sesuai line of business dan kebutuhan.

Salah satu kriteria yang dijadikan pegangan, kata Ma'ruf, adalah kemampuan value creation dan kemampuan melaksanakan Public Service Obligation atau layanan publik yang baik.

"Saat ini masih terus dilakukan asesmen atas portfolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut," katanya. []

Sumber: Republika