BNI Komitmen Tekan Emisi Karbon

JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) berkomitmen untuk mengimplementasikan Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) secara menyeluruh. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta mematuhi arahan Otoritas Jasa Keuangan khususnya POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Selain dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha berkelanjutan yang kuat, komitmen tersebut juga dijalankan BNI dengan melakukan perhitungan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Scope 1, 2 dan 3. Kedepannya diharapkan ini dapat menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan perseroan dalam upaya menekan emisi karbon.

Pada periode pelaporan 2022, BNI melakukan penyesuaian metodologi perhitungan dalam hal klasifikasi sumber emisi untuk menghitung emisi khususnya scope 3 yang meliputi, perjalanan dinas darat, perjalanan dinas udara, dan emisi pembiayaan dengan mengadopsi metodologi dari PCAF.

Tidak hanya itu, BNI juga mulai menghitung emisi pembiayaan untuk debitur segmen menengah dan korporasi, yaitu sektor perkebunan perkebunan, industri turunan produk perkebunan, pertambangan dan perdagangan komoditas, industri pengolahan, industri perdagangan, pulp and paper, konstruksi, hingga PLTU.

Di dalam peta jalan ESG, BNI akan menghitung emisi GRK Scope 1 dan 2 untuk seluruh kantor BNI hingga kantor cabang pembantu (KCP) di seluruh Indonesia, yang saat ini sedang dilakukan penyusunan pedoman dan format pengumpulan data sumber emisi agar ke depan perhitungan emisi dapat dilakukan lebih detail dan presisi.

Setelah melakukan penyusunan pedoman, selanjutnya BNI akan menetapkan target net zero emission sehingga diperoleh peta jalan yang akurat.

Berdasarkan perhitungan BNI terhadap gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan pada 2022 diketahui untuk Scope 1 yang meliputi pemakaian BBM di gedung tercatat sebesar 121,64 ton CO2eq. Kemudian untuk Scope 2 yang meliputi emisi dari penggunaan listrik tercatat sebesar 295,208,86 ton CO2eq.

Untuk Scope 3 yang meliputi perjalanan dinas udara, perjalanan dinas darat, dan emisi pembiayaan masing-masing tercatat sebesar 2.013,87 ton CO2eq, 889,12 ton CO2eq, dan 13.392.779,24 ton CO2eq. Adapun total emisi GRK dari ketiga cakupan tersebut sebesar 13.691.012,79 ton CO2eq.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, sebagai bank pionir Green Banking dan salah satu first mover on sustainable banking di Indonesia, perseroan berkomitmen menginternalisasi prinsip keuangan berkelanjutan pada nilai-nilai, budaya kerja, strategi perusahaan, kebijakan operasional, serta sistem dan prosedur operasional perseroan.

"Tentu ini akan menjadi sebuah langkah awal untuk kami dapat menjadi contoh pioneer green banking di Indonesia yang tidak hanya fokus pada perhitungan bisnis, tetapi lebih jauh proaktif melakukan pengukuran komprehensif dari sisi emisi GRK," katanya.

Adapun, Sustainable Portofolio yang BNI lakukan untuk sektor-sektor ramah lingkungan. Sepanjang 2022 pembiayaan pada Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) mencapai Rp 182,9 triliun atau 28,5 persen dari total portofolio kredit BNI.

Sustainable Portfolio ini utamanya diberikan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi sosial masyarakat melalui pembiayaan segmen kecil sebesar Rp 123,2 triliun; pengelolaan bisnis ramah lingkungan dan sumber daya alam hayati sebesar Rp 19,7 triliun; energi baru dan terbarukan sebesar Rp 10,9 triliun; pembiayaan untuk pencegahan polusi sebesar Rp 4 triliun; serta Sustainable Portfolio lainnya sebesar Rp 25,1 triliun.

BNI juga memiliki komitmen untuk mengembangkan praktik usaha berkelanjutan sejalan dengan agenda global. BNI mulai proaktif memperkenalkan Sustainability Linked Loan (SLL), di mana salah satu aspek utama SLL adalah pemberian insentif bagi nasabah untuk memperbaiki aspek ESG dalam bisnis mereka.

Sepanjang tahun 2022, BNI telah menyalurkan SLL sebesar USD 355 juta atau ekuivalen Rp 5,3 triliun yang disalurkan kepada debitur top tier di sektor industri prioritas, seperti Fast-Moving Consumer Goods dan manufaktur. []

Sumber: Republika