IMF: Terhentinya Reformasi Tempatkan Lebanon di Situasi Bahaya

BEIRUT -- Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan pada hari Kamis (23/3/2023) bahwa Lebanon berada dalam situasi yang sangat berbahaya setahun setelah berkomitmen untuk melakukan reformasi. Sayangnya, reformasi ini gagal diterapkan.

IMF mengatakan pemerintah harus berhenti meminjam dari bank sentral. Kepala misi IMF Ernesto Rigo mengatakan pada konferensi pers di Beirut bahwa pihak berwenang harus mempercepat implementasi persyaratan yang ditetapkan untuk bailout 3 miliar dolar AS.

"Orang akan mengharapkan lebih banyak dalam hal implementasi dan persetujuan undang-undang" terkait dengan reformasi, katanya, mencatat kemajuan yang sangat lambat. Lebanon berada dalam situasi yang sangat berbahaya," katanya, dalam sambutan yang sangat jujur.

Lebanon menandatangani perjanjian tingkat staf dengan IMF hampir satu tahun yang lalu. Akan tetapi, negara itu belum memenuhi syarat untuk mengamankan program penuh yang dipandang penting untuk pemulihannya dari salah satu krisis keuangan terburuk di dunia.

Tanpa menerapkan reformasi cepat, Lebanon akan terperosok dalam krisis tanpa akhir, IMF memperingatkan dalam pernyataan tertulis setelah pernyataan Rigo.

Perekonomian telah dilumpuhkan oleh jatuhnya mata uang Lebanon, Nilainya telah hilang sekitar 98 persen terhadap dolar AS sejak 2019. Hal tersebut memicu inflasi tiga digit, menyebarkan kemiskinan dan gelombang emigrasi.

Krisis meletus di Lebanon setelah puluhan tahun pengeluaran yang boros dan korupsi di antara para elit penguasa. Beberapa di antaranya memimpin bank-bank yang memberi pinjaman besar-besaran kepada negara.

Pemerintah memperkirakan kerugian dalam sistem keuangan berjumlah lebih dari 70 miliar dolar AS, yang sebagian besar diperoleh di bank sentral. "Tidak perlu lagi meminjam dari bank sentral," kata Rigo.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah telah meminjam dari bank sentral. Tidak hanya di masa lalu (tetapi juga) beberapa bulan terakhir, sesuatu yang kami rekomendasikan harus dihentikan."

IMF telah menyerukan agar kerugian sektor keuangan didistribusikan dengan cara yang melindungi hak-hak deposan kecil dan membatasi sumber daya aset negara, meskipun politisi dan bank yang kuat telah menolak, sehingga menunda pemulihan.

“Cukup dikatakan bahwa kerugiannya sangat besar sehingga sayangnya harus ada distribusi antara pemerintah, bank dan deposan,” tambah Rigo. []

Sumber: Republika