RI Tetap Beli Minyak dari Rusia, Meski Selat Hormuz Dibuka

JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia tetap melanjutkan proses impor minyak mentah dari Rusia. Hal itu dilakukan, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz akan dibuka kembali di tengah meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pengadaan minyak mentah dari Rusia masih berjalan. Sehingga hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat cadangan energi nasional.

"Kemarin sempat ada rencana untuk membuka jalur Selat Hormuz, dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, masih tetap dalam proses," ucap Anggia dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu(17/6/2026).

Anggia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional

Melalui kebijakan itu, sejumlah badan usaha, termasuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas, diberikan kewenangan melakukan impor. Tujuannya guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Ada badan usaha seperti Lemigas di antaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita," kata Anggia.

Selain dari Rusia, lanjut Anggia, pemerintah juga mengupayakan pengadaan minyak dari berbagai negara lain. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber pasokan energi yang telah dijalankan sebelumnya sesuai arahan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Hadalia

"Kita juga mengambil dari negara-negara di Afrika, ada dari Nigeria, Angola, dan juga dari Amerika. Apapun upaya, apapun dan dari mana pun sumbernya pasti akan diupayakan agar bisa memperkuat kondisi stok energi nasional kita," ujar Anggia.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menugaskan BBPMGB Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia. Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow.

Kebijakan B50

Kementerian ESDM mengatakan, implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026, berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun ini. Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak nabati dan 50 persen BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," jelas Dwi dalam konferensi pers di Jakata, Rabu.

"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," kata Dwi menambahkan.

Menurut dia, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9 persen.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dwi menyebut, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. "Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita."

Sumber: Republika