Atasi PHK, Pengusaha Minta Pemerintah Genjot Proyek Infrastruktur

PebisnisMuslim.Com, Jakarta - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi belakangan ini dibenarkan pengusaha. Diperkirakan sudah 1 juta pekerja di Indonesia yang terkena PHK. Proses PHK terjadi dari Januari 2015 sampai sekarang.

Sebanyak 682.000 pekerja di antaranya terdeteksi dari pencairan Jaminan Hari Tua (JHT), sedangkan sisanya adalah para pekerja kontrak dan buruh harian yang tidak tercatat secara resmi.

Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita, mendesak pemerintah segera menciptakan jutaan lapangan kerja baru‎ untuk menampung para pekerja korban PHK. Caranya ialah menggenjot proyek-proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan dalam APBN-P 2015.

"Pemerintah harus segera menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur itu kan memerlukan jutaan orang pekerja, jadi jangan ditunda-tunda lagi," tandas Suryadi saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9/2015).

Dia mengungkapkan, sektor-sektor industri padat karya seperti tekstil, pertambangan, dan properti yang sangat terpukul oleh ‎buruknya kondisi perekonomian saat ini.

"Hampir semua bisnis lesu. Yang paling banyak terjadi PHK di industri tekstil, retail, pertambangan batubara," tuturnya.

Suryadi menjelaskan, para pengusaha terpaksa melakukan PHK karena pendapatan mereka terus merosot akibat permintaan meroset, sementara biaya produksi terus meningkat akibat terus melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Umumnya, bahan baku industri merupakan produk impor yang dibayar menggunakan dolar.

"PHK sulit dibendung selama perekonomian masih turun. Biaya produksi kita melonjak sementara buyer terus turun," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Kelembagaan dan Keanggotaan, Sarman Simanjorang menjelaskan dunia industri ingin agar nilai tukar rupiah terhadap dolar kembali menguat. Hal ini sangat ditekankan ke pemerintah sebab biaya produksi sangat dipengaruhi oleh nilai tukar.

"Dengan nilai tukar yang terus melemah, ngga bisa beli bahan baku. Daya beli turun, setelah produksi ngga ada yang beli," ujarnya.
Sumber: detikfinance