JAKARTA -- Presiden Joko Widodo hari ini secara langsung meresmikan
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). KNKS diharap mampu
mengembangkan sistem keuangan syariah agar mampu mendongkrak
perekonomian nasional.
Jokowi mengatakan, pasar keuangan syariah
di Indonesia saat ini nilainya sangat kecil sekitar 5,3 persen terhadap
seluruh aset industri perbankan nasional. Angka ini sangat tidak relevan
dengan kondisi Indonesia yang mayoritas merupakan penduduk Muslim dan
menjadi negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.
Menurut
dia, kondisi ini menjadi peluang yang sangat realistis dan harus segera
diwujudkan. "Jika tidak, maka keuangan syariah yang bisa menguatkan
negara ini justru diambil pihak luar yang mulai serius menekuni keuangan
syariah," kata Jokowi dalam peluncuran KNKS di Istana Negara, Jakarta,
Kamis (26/7).
Jokowi melihat, sebagai negara Muslim terbesar di
dunia, Indonesia sudah semestinya memiliki industri keuangan syariah
yang bisa tumbuh dengan pesat. Sekarang, setelah melewati dua dekade,
jumlah institusi keuangan syariah di Indonesia adalah yang terbanyak di
dunia.
Indonesia telah memiliki 34 bank syariah, 58 operator takaful atau
asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah, rumah gadai syariah, dan
lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah, serta memiliki 23 juta
pelanggan.
Sayangnya dengan industri keuangan sebesar ini, pasar perbankan
syariah masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Misalnya, Arab Saudi
yang sudah mencapai 51,1 perses, Malaysia 23,8 persen, dan Uni Emirat
Arab 19,6 persen.
Meski begitu, Jokowi yakin dengan kondisi
pertumbuhan ekonomi syariah yang terus berkembang setiap waktu,
Indonesia bisa menjadi pasar terbesar dalam industri keuangan syariah.
Menurut dia, sudah selayakanya Indonesia menjadi negara terdepan,
pemimpin, dan menjadi pusat keuangan syariah dunia.
"Saya yakin, insya Allah saya optimistis jika industri keuangan
syariah betul-betul kita dorong, betul-betul terus kita perkuat,
betul-betul terus kita kembangkan, maka keuangan syariah akan dapat
menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan di negara
kita," kata dia.
Pembangunan melalui industri keuangan syariah
bisa menyentuh berbagai macam proyek pemerintah mulai dari pembangunan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan pembangunan
listrik. Industri ini juga bisa dimaksimalkan dalam pembiayaan program
pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dalam mengentaskan
kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial, pemangku kebijakan harus bisa
memanfaatkan dana-dana sosial keagamaan seperti dana zakat yang
potensinya masih sangat besar.
Di sisi lain, Indonesia juga
dikenal memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Dari data yang dihimpun
terdapat sekitar 4,3 meter persen lahan wakaf yang mayoritas belum
dimanfaatkan untuk kegiatan produktif karena umumnya memang dijadikan
untuk bangunan masjid ataupun pemakanan umum.
Wakaf tunai yang
terkumpul juga baru sekitar Rp 22 miliar. Menurut dia, wakaf tunai juga
perlu didorong agar bisa dikembangkan sehingga hasil yang diperoleh dari
wakaf-wakaf tersebut bisa digunakan untuk kegiatan kegiatan produktif
seperti pembangunan ekonomi umat dan pemberdayaan usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM). Permberdayaan ini nantinya bisa dirasakan
masyarakat luas. []
Sumber: Republika
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar