Konversi Syariah Bank Nagari Hati-Hati

PADANG -- Rencana konversi Bank Pembangunan Daerah (BPS) Sumatra Barat atau Bank Nagari menjadi bank syariah sepenuhnya belum bisa terwujud hingga saat ini. Alasannya, pemerintah daerah selaku pemilik 33 persen saham dan pihak bank masih menimang-nimang berbagai kebutuhan untuk konversi termasuk kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Bank Nagari sendiri.

Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatra Barat Indra Yuheri mengungkapkan, OJK sendiri memilih bersikap hati-hati dalam wacana konversi Bank Nagari menuju syariah. Menurutnya, langkah konversi membutuhkan kesiapan sistem informasi dan teknologi (IT) yang memadai karena akan mengubah sebagian besar sistem data nasabah yang ada.
Belum lagi, kesiapan seluruh pegawai Bank Nagari untuk menjalankan sistem perbankan secara syariah sepenuhnya. "Begitu juga dengan nasabah yang saat ini sudah menjadi nasabah Bank Nagari konvensional," ujar Indra, Ahad (6/8).

Indra mengungkapkan, pihak bank hingga saat ini belum melakukan survei secara merata kepada seluruh nasabah terkait rencana konversi ini. Padahal, pandangan nasabah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk menjajaki langkah selanjutnya dalam rencana konversi syariah Bank Nagari ini.
Ia mendesak pihak Bank Nagari bisa segera melakukan pemetaan terhadap nasabahnya yang berada di bawah layanan Bank Nagari konvensional. "Apakah semua nasabah bersedia simpanan dan pinjamannya di konversi menjadi produk syariah," katanya.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno sebelumnya mengungkapkan bahwa sistem perbankan syariah bisa diimplementasikan di Ranah Minang melalui Bank Nagari. Meski sebetulnya Bank Nagari memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) tersendiri, namun pemerintah daerah berniat menjadikan konversi ini sebagai langkah membawa Bank Nagari selaras dengan semangat syariah masyarakat Minang.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sumbar juga berniat mengembangkan industru pariwisata berbasis syariah. Konversi Bank Nagari menjadi syariah sepenuhnya diharapkan bisa mendukung terwujudnya konsep wisata syariah di Sumatra Barat. []
Sumber: Republika