JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR-RI John Kenedy Azis menyatakan setuju
terkait wacana pemerintah pusat untuk menggunakan dana haji untuk
pembangunan infrastruktur di tanah air.
"Sangat setuju dana haji
digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun harus jelas
peruntukannya sebagai kemaslahatan umat," kata dia saat pelepasan calon
jamaah haji di Pariaman, Kamis.
Hingga Juni 2017, tambahnya dana
haji yang tersimpan telah mencapai Rp98 triliun. Dana tersebut, ujarnya
akan lebih baik digunakan ke sektor pembangunan terutama di bidang
kemaslahatan calon jamaah haji tanah air.
Namun, sebutnya
investasi tersebut hendaknya tidak dialokasikan kepada pembangunan yang
bersifat mati. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bijaksana apabila
wacana tersebut diterapkan.
"Jika diinvestasikan kepada pembangunan yang sifatnya menghasilkan uang, sangat baik sekali," lanjutnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut juga menyarankan agar
puluhan triliun dana haji itu tidak diinvestasikan kepada pihak swasta.
Sebagai contoh, ujarnya negara Malaysia yang sudah
menginvestasikan dana umat ke sektor kepala sawit sehingga memiliki
nilai ekonomis.
Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar
mengutamakan berpikir positif kepada pemerintah. Apalagi hal itu katanya
baru sebatas wacana.
"DPR akan melakukan pembahasan yang mendalam terkait hal ini, agar tidak pihak yang merasa dirugikan," kata dia.
Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) setempat,
Muhammad Nur meminta pemerintah pusat meninjau ulang rencana peruntukan
dana haji sebagai pembangunan infrastruktur.
"Kalau dapat dana
umat Islam diperuntukkan bagi umat muslim, namun bukan berarti kita anti
kebijakan pembangunan pemerintah," jelas dia.
Hal itu, sebutnya
untuk menghindari kecurigaan antar umat beragama di Indonesia. Namun
pihaknya menyetujui apabila dana itu digunakan sebagai pembangunan
kemaslahatan umat muslim.
Sebelumnya Ketua Ikatan Cendikiawan
Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menilai dana haji perlu
disalurkan kepada sektor yang aman, khususnya proyek infrastruktur
pemerintah. Untuk itu dia setuju pada pengalokasian dana haji untuk
infrastruktur yang dianggapnya sudah tepat.
"Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman. Yang paling aman ya proyek infrastruktur pemerintah," lanjut dia.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
ini menilai rencana pemerintah memanfaatkan dana haji untuk investasi
adalah langkah yang tepat. []
Sumber: Ihram
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
0 komentar:
Posting Komentar